KARAWANG - Kinerja Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) disorot Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari.
Pasalnya, Begitu banyak permasalahan yang terjadi di Universitas negeri pertama di Kabupaten Karawang ini.
Dari soal mahalnya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) hingga terakhir adanya pesan yang di sampaikan oleh Wakil Rektor (Warek) Keuangan UNSIKA dimana mahasiswa/i yang belum membayar Uang Kuliah Tetap ( UKT) tidak bisa mengikuti perkuliahan. Dan banyaknya mahasiswa lulusan jalur mandiri yang keberatan bahkan sampai mencabut berkas, serta lebih memilih tidak ambil kuliah di UNSIKA.
Dalam siaran persnya, Wakil Bupati meminta kepada Rektor UNSIKA, Sri Mulyani untuk lebih transparan kepada para orang tua mahasiswa/mahasiswi.
"Say meminta kepada ibu rektor untuk transparan kepada orang tua mahasiswa/i tahun ajaran ini yang masuk ke UNSIKA karena uang pangkal Rp. 40 juta rupiah itu sangat memberatkan sekali," kata Kang Jimmy sapaan akrab Wakil Bupati Karawang, Jumat (11/9).
Dikatakannya, Uang tersebut sebaiknya dijelaskan kepada orang tua calon mahasiswa/mahasiswi UNSIKA, peruntukannya untuk apa saja karena semua orang tahu bahwa UNSIKA hari ini sudah berstatus universitas negeri, UNSIKA bukan swasta lagi.
"Para orang tua memasukkan anaknya ke UNSIKA tentunya dengan harapan adalah selain bisa menimba ilmu yang bermanfaat, mereka bisa lebih efisien dan efektif lagi dalam hal membiayai anak-anak tercinta mereka masing-masing," ungkapnya.
Oleh karena itu, tandas Kang Jimmy lebih lanjut, secara pribadi dirinya sangat keberatan dengan kebijakan Rektorat yang menerapkan uang pangkal yang sangat mahal tersebut.
"Maka itu saya minta saudara Rektor UNSIKA untuk bicara dengan terbuka kepada publik, dengan rakyat Karawang," ucapnya.
" jika tidak mohon izin , mohon maaf , Insya Allah kami semua akan membawa perwakilan orang tua murid ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim di Jakarta," tandas Kang Jimmy menegaskan.
Sementara itu ditempat yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Fraksi Partai Gerindra, Danu Hamidi pun turut menyesalkan permasalahan di UNSIKA.
Menurutnya, Semestinya pihak UNSIKA memang harus lebih transparan mengenai pembiayaan Rp. 40 juta yang katanya untuk pembangunan.
"yang jadi pertanyaan pembangunan kampus baru atau pengembangan yang ada, Tahun 2011-2012 kami telah perjuangkan Rp. 30 Miliar untuk pembelian lahan ke Pemprov Jawa Barat melalui rekan- rekan anggota dewan dulu dengan H. Deden Darmansyah. Dan mestinya kalau UNSIKA sudah Negeri biaya lebih ringan karena dibantu Pemerintah pusat," ungkap Sekretaris Komisi I DPRD ini mempertanyakan.(nmp)
