HESMEDIA.ID - Front Nelayan Bersatu (FNB) Indramayu melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (9/6/2022) siang. Ratusan nelayan ini menyerukan 7 tuntutan, diantaranya mengusulkan adanya BBM industri khusus untuk kapal nelayan diatas 30 GT dengan harga maksimal Rp 9.000 per liter.
Menurut ketua Forum Nelayan Bersatu (FNB) Kajidin, 7 tuntutan nelayan ini akan dikirim juga ke Presiden RI Joko Widodo. Dia mengungkapkan kekecewaannya, sebab pada aksi ini tidak ada satu anggota DPRD pun yang bisa ditemui.
Tujuh tuntutan tersebut yakni, pertama, memohon revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomer 85 tahun 2021 tetkait indek tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paska produksi, untuk ukuran kapal GT< 60 adalah 2% , kapal ukuran 60<GT<1000 3%.
Selain itu, menolak masuknya kapal asing eks asing ke wilayah Pengelola Perikanan (WPP) Indonesia dan agar melakukan penurunan tarif tambah labuh. Kedua, meminta alokasi ijin penangkapan 2 WPP yang berdampingan.
Kemudian tuntutan ketiga, mengusulkan adanya BBM industri khusus untuk kapal nelayan diatas 30 GT dengan harga maksimal. 9.000 perliter. Keempat, meminta alokasi tambahan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan ukuran maksimal 30 GT dan pertalite bersubsidi untuk kapal dibawah 5 GT.
Tuntutan kelima, merevisi sanksi denda administrasi terkait pelanggaran WPP dan wesel monitoring sistem (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
Keenam, agar pemerintah mengedepankan tindakan pembinaan dalam melaksanakan penegakan hukum kapal perikanan dan tuntutan ketujuh yaitu, meminta pemerintah agar mengangkomodir kapal-kapal eks cantrang untuk dialokaaikan ijinnya menjadi jaring tarik berkantong dan mempermudah dalam proses perijinan.
"Permohonan kami terhadap pemerintah berdasarkan pernyataan sikap yang telah disepakati bersama oleh seluruh perwakilan nelayan pantura yang berada diwilayah Jawa termasuk wilayah DKI Jakarta, pada tanggal 1 juni 2022 di kota Tegal beberapa hari lalu," kata Kajidin.
