Hesmedia-Purwakarta 5/4/2023 Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dari perkiraan consensus forecast sebesar 6,5% (yoy) pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022.
Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Pemerintah Pusat melalui pemerintah daerah menujuk Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat sebagai tuan rumah di gelarnya
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ( GNPIP ) pada tahun 2023 ini.
Pada kesempatan ini tanggal 5/4/2023 acara ini di hadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat yang di Wakili oleh Wakil nya UU Rhuzanul Ulum, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Anggota Dewan Komisi XI RI, dan semua Kepala Daerah Sejawa.
Di gelarnya operasi pasar murah dan pangan murah ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berbagai bahan kebutuhan pokok dan komoditas lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati 5 (lima) langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran 3,0%±1% pada tahun 2023. Kesepakatan ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sambutannya di acara tsb. "dengan di gelarnya gelaran ini kita semua bekerja sama dari mulai Pemerintah, Pusat,Daerah dan semua mitra yang mendukung, bersinergi pasti nya kita akan berhasil menekan angka inflasi 3,0%±1% pada tahun 2023. Ujarnya.
Pada momentum bulan Ramadhan ini menjadi salah satu momen masyarakat mendapatkan harga bahan pokok dengan harga yang terjangkau. "Pemerintah mengapresiasi gerakan ini agar semua Gubernur, Walikota, Bupati untuk terus mendorong operasi pasar murah ini sehingga masyarakat punya akses memenuhi harga-harga yang terjangkau". Ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain itu kebutuhan pangan menjadi salah satu perhatian khusus dalam Acara ini, khusus nya di Daerah Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawab Barat UU Rhuzanul Ulum menekankn kepada seluruh Kepala Daerah agar menganggarkan kebutuhan pangan yang sesuai kebutuhan sebagai skala prioritas.
"Pemerintah Pusat saja menganggarkan kebutuhan pangan begitu besar untuk skala prioritas, ujarnya.
UU Ruzhanul Ulum pun mengucapkan terimakasih banyak kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang telah melaksanakan kegiatan ini.
Beliau akan menindak lanjuti hasil kegiatan pada hari ini kepada Gubernur Jawa Barat terkait hasil dari acara ini.
"Ini merupakan daya dorong bagi kami pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Untuk menekan lagi angka inflasi Daerah, terkait informasi dalam acara tadi kami akan menindak lanjuti terutama terkait Program KUR ( Keredit Usaha Rakyat ) yang masih kurang, saya akan meminta izin kepada pa Gubernur untuk mengumpulkan seluruh pimpinan Bank yang ada di Jawa Barat, ingin mempertanyakan Kenapa KUR di Jawa Barat sangat rendah di bandingkan daerah lain, padahal peluang ekonomi di Jawa Barat banyak, jumlah penduduk banyak tapi kenapa peminat nya rendah, itu yang akan saya tanyakan", ujarnya.
Far(HM)
