HESmedia.id //Pengerjaan proyek jalan desa di kampung Mulyasari Cikopo terkesan asal jadi. Pasalnya sejak dikerjakan pada Maret lalu hingga kini mengalami kerusakan.
Pembangunan jalan (Hotmix) dengan panjang 350 meter x lebar 4 meter x 3 cm senilai Rp200 juta, dikerjakan asal-asalan.
"Diperkirakan hotmix jalan Mulyasari Cikopo diperkirakan ketebalannya sekitar 1,5 centimeter. Yang mengerjakan terkesan asal jadi, jadi pada intinya telah terjadi pengurangan jumlah volume," kata salah seorang warga Cikopo.
Pembangunan jalan desa di kampung Mulyasari RT 005 RW 002 Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari Purwakarta menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun anggaran 2024.
Menurut warga, dalam hal ini pihak Desa meraup keuntungan setengah dari jumlah anggaran yang diterima.
"Anggarannya tercatat di PAGU anggaran sebesar 200 juta rupiah. Seharusnya ketebalan aspal itu 3 centimeter
Seharusnya Hotmix jalan itu dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa, namun kenyataannya tidak dikerjakan oleh TPK melainkan dikerjakan oleh pihak kades bekerjasama dengan salah satu pihak (pemborong).
"Pembangunan jalan (Hotmix) dengan volume P 350 meter x L 4 meter x 3 cm senilai Rp200 juta, dibiayai dari uang rakyat yang dihasilkan dari pungutan pajak. Jika dikerjakan oleh pihak ketiga (pemborong proyek) ini sudah jelas menyalahi aturan," katanya.
Pantauan di lapangan, pekerjaan hotmix jalan Mulyasari Cikopo kini sudah mulai terjadi kerusakan.
Dikonfirmasi terkait hal itu menurut Kepala Desa Cikopo, H. Maya Firmansyah, SM mengatakan, Kendala dalam pengerjaan proyek Hotmix jalan tersebut disebabkan karena kondisi awal dijalan tersebut banyak yang berlubang.
"Kondisi awalnya jalan tersebut berlubang-lubang, ketika dihotmix, jadinya tidak rata ketika dilapisi hotmix,"kata Kades Cikopo, saat ditemui di Desa, Kamis kemarin (4/7/2024).
Masih menurut Kades, dalam pengerjaan proyek hotmix jalan Mulyasari dikerjakan oleh pihak pihak lain, jika dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) justru akan benar.
"Jika dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kan mereka tidak memahami tatacara mengaspal. Jadi otomatis dikerjakan oleh pihak ketiga," imbuhnya.
( Red )
